PENERAPAN AJARAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

[Artikel - Th. I - No. 1 - Maret 2002]

Mubyarto

PENDAHULUAN

Sejak terbitnya buku Max Weber The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism (1904-5) orang yakin adanya hubungan erat antara (ajaran-ajaran) agama dan etika kerja, atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi. Weber memang mulai dengan analis ajaran agama Protestan (dan Katolik), meskipun menjelang akhir hayatnya dibahas pula agama Cina (1915, Taoisme dan Confucianisme), India ( 1916 Hindu dan Budha), dan Yudaisme(1917).

Yang menarik, meskipun Weber merumuskan kesimpulannya setelah mempelajari secara mendalam ajaran-ajaran agama besar di dunia ini, namun berulang kali dijumpai kontradiksi-kontradiksi.

The church did influence people’s attitudes toward the economy but mostly in a negative manner because the economic mentality it furthered was essentially traditionalistic. The church like hierocracy more generally has casually encouraged a ”non-capitalistic and partly anti-capitalistic” (mentality).1)

1) Swedberg, Richard, Max Weber and The Idea of Economic Sociology. Prienceton UP, 1998, up at 112

Dalam ekonomi Islam juga etika agama kuat sekali melandasi hukum-hukumnya . Namun juga disini banyak keberhasilan ekonomi malahan didasarkan pada penyimpangan ajaran-ajarannya.

ETIKA DAN PERILAKU EKONOMI

Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Itulah sebabnya banyak ajaran dan paham dalam ekonomi Barat menunjuk pada kitab Injil (Bible), dan etika ekonomi Yahudi banyak menunjuk pada Taurat. Demikian pula etika ekonomi Islam termuat dalam lebih dari seperlima ayat-ayat yang dimuat dalam Al-Quran. Namun jika etika agama Kristen-Protestan telah melahirkan semangat (spirit) kapitalisme, maka etika agama Islam tidak mengarah pada Kapitalisme maupun Sosialisme. Jika Kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan Sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu :

1. Kesatuan (unity)

2. Keseimbangan (equilibrium)

3. Kebebasan (free will)

4 .Tanggungjawab (responsibility)

Manusia sebagai wakil (kalifah)Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi.

SISTEM EKONOMI ISLAM

Sistem ekonomi Islam berbeda dari Kapitalisme,Sosialisme, maupun Negara Kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari Kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. ”Kecelakaanlah bagi setiap … yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung” (104-2). Orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial, ”jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu” (59:7).

Disejajarkan dengan Sosialisme, Islam berbeda dalam hal kekuasaan negara, yang dalam Sosialisme sangat kuat dan menentukan. Kebebasan perorangan yang dinilai tinggi dalam Islam jelas bertentangan dengan ajaran Sosialisme.

Akhirnya ajaran Ekonomi Kesejahteraan (Welfare State) yang berada di tengah-tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme memang lebih dekat ke ajaran Islam. Bedanya hanyalah bahwa dalam Islam etika benar-benar dijadikan pedoman perilaku ekonomi sedangkan dalam Welfare State tidak demikian, karena etika Welfare State adalah sekuler yang tidak mengarahkan pada ”integrasi vertikal” antara aspirasi materi dan spiritual (Naqvi,h80)

Demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual benar-benar dijaga keseimbangannya, dan pengaturaan oleh negara, meskipun ada, tidak akan bersifat otoriter.

State intervention, directed primarily at reconciling the possible social conflict between man’s ethical and economic behaviors cannot lead the society onto “road to serfdom” but will guide it gently along the road to human freedom and dignity (Naqvi,1951.h81)

ETIKA BISNIS

Karena etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis menurut ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al Qur’an dan Hadist Nabi. Misalnya karena adanya larangan riba, maka pemilik modal selalu terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan miliknya, bahkan terhadap buruh yang dipekerjakannya. Perusahaan dalam sistem ekonomi Islam adalah perusahaan keluarga bukan Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya dapat menyerahkan pengelolaan perusahaan begitu saja pada Direktur atau manager yang digaji. Memang dalam sistem yang demikian tidak ada perusahaan yang menjadi sangat besar, seperti di dunia kapitalis Barat, tetapi juga tidak ada perusahaan yang tiba-tiba bangkrut atau dibangkrutkan.

Etika Bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan (brotherhood). Misalnya dalam perusahaan yang Islami gaji karyawan dapat diturunkan jika perusahaan benar-benar merugi dan karyawan juga mendapat bonus jika keuntungan perusahaan meningkat. Buruh muda yang masih tinggal bersama orang tua dapat dibayar lebih rendah, sedangkan yang sudah berkeluarga dan punya anak dapat dibayar lebih tinggi dibanding rekan-rekannya yang muda.2)

2) Rodney Wilson, Economics, Ethics and Religion, Macmillan, 1997. h. 211

EKONOMI PANCASILA

Sistem Ekonomi Islam yang dijiwai ajaran-ajaran agama Islam memang dapat diamati berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun dalam perekonomian yang sudah mengglobal dengan persaingan terbuka, bisnis Islam sering terpaksa menerapkan praktek-praktek bisnis yang non Islami. Misalnya, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang memisahkan kepemilikan dan pengelolaan, dalam proses meningkatkan modal melalui pasar modal (Bursa Efek), sering terpaksa menerima asas-asas sistem kapitalisme yang tidak Islami.

Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, tetapi Sistem Ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam kiranya dapat dikembangkan. Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.

PENUTUP

Ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan bisnis Indonesia makin mendesak penerapannya bukan saja karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi karena makin jelas ajaran moral ini sangat sering tidak dipatuhi. Dengan perkataan lain penyimpangan demi penyimpangan dalam Islam jelas merupakan sumber berbagai permasalahan ekonomi nasional.

Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezkinya datang melimpah ruah dari segenap tempat, tertapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat (An Nahl, 16:112).

Dapatkah kiranya ”perumpamaan” ini tidak dianggap sekedar perumpamaan? Jika tidak, firman Allah lain perlu dicamkan benar-benar.

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (Al Israa, 17:16)

---

Prof. Dr. Mubyarto : Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM dan Ketua Yayasan Agro Ekonomika

Makalah untuk Shariah Economics Days, Forum Studi Islam Senat Mahasiswa FE-UI, Jakarta, 19 Februari 2002

DAFTAR PUSTAKA

Lunati, M. Teresa, Ethical Issues in Economics, from Altruism to Cooperation to Equality, St. Marten’s Press, New York, 1997.

Nagvi, Syed Nawab Haider, Ethics and Economics, An Islamic Synthesis, The Islamic Foundation, London, 1981.

Swedberg, Richard, Max Weber and the Idea of Economic Sociology, Princeton UP, Princeton, 1998

Weber, Max, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, Charles Scribner’s Sons, New York, 1958

--------------, Economy and Society, University of California, 1978

--------------, General Ecoomic History, Collier Books, 1961

Wilson, Rodney, Economics, Ethics, and Religion, Macmillan, 1997.

Arsip-arsip dari FORSALIM TV

Minggu 1.

Judul Tayangan TV FORSALIM kali ini:

ONLY LOVE CAN DEFEAT TERRORISM

INTRODUCTION

In 2001, jet planes were crashed into the World Trade Center and the Pentagon, injuring and killing thousands. In the days following these attacks-totally unexpected in their timing and method, aimed at the world's only superpower-the world began debating the concept of terrorism that lay behind them.

September 11 resulted in the deaths of thousands of people, and in injuries to many more.

An atmosphere of fear and panic grew, especially in the United States. But that didn't last long: Soon the entire world began wondering how best to combat terrorism. No longer could any country stand apart from the fight against terrorism and declare, "Those attacks weren't aimed at us." Citizens of every nation realized that the dark face of terrorism could confront them at any time, whether asleep in their beds, while watching television, taking their children to the park, or at work in the office. The terrorists' aim, they realized, was to paralyze society, making civilians reluctant to venture into the street, much less use public transport or go shopping-in short, to create a permanent climate of fear. As soon as America recovered from the shock of 9/11, it joined with a large number of other countries to launch a worldwide war on terrorism. Right from the start, however, officials of this powerful coalition declared openly that it wouldn't be enough for them to fight on the military field alone.

How should the struggle against terrorism be pursued? To answer that question, we need to identify terrorism's roots. To do so, we must examine the course of the past century, during which terrorism first emerged as a major threat.

The 20th century's two World Wars, along with many regional conflicts and various acts of local violence, made it the most bloody century ever. In addition to that, toward the end of the millennium, constant technological advances only helped terrorists widen their reach. Now, just one touch of a button could kill hundreds of innocents. High-tech terrorism could inflict billions of dollars in damage to any nation's economy and shape world politics without ever emerging into the daylight. Clearly, after the attacks on New York and Washington D. C. in the United States-the world's greatest technological power-no other country can consider itself safe from terrorism or beyond its deadly grasp. Worse still, if the necessary countermeasures aren't taken, the 21st-century terrorism will grow even more powerful, until one single chemical, biological, or even nuclear attack can slaughter tens of thousands.

THE TRUE DEFINITION OF TERRORISM

With terrorism dominating the world's agenda, the definitions of terror, terrorist, and terrorism assume a whole new importance. Many countries define terrorism, draw up terrorist profiles, and publish lists of terrorist organizations in the light of their own national interests. "Terrorist organizations" to some countries are freedom fighters to others. What one country sees as "terrorist nations," another welcomes as "loyal allies." Therefore, who defines terrorism? Who decides-and how do they decide-what a terrorist is? To establish a criterion, one can point out two distinct characteristics of terrorism:

1) Targeting civilians: Any occupied country has the right to resist an army occupying its territory. But if that resistance includes attacks on civilian targets, any justification ceases to apply, and terrorism begins. As we'll see later on in this book, this definition is entirely in accord with Islamic rules on war. The Prophet Muhammad (may God bless him and grant him peace) commanded his followers to do battle against those who declared war on them. But he also ordered them to never regard civilians as targets. On the contrary, every Muslim was ordered - and still obliged - to take great care to ensure the safety of non-combatants.

2) Destroying Peace: If no state of war exists, then terrorism can also include attacks on military or official targets. Attacks intended to break down peaceful relations between countries or communities are acts of terrorism, even when aimed at military targets.

All attacks that threaten peace, or that are aimed at civilian targets, even in a state of war, are terrorism. There can be no question of defending, approving or justifying such attacks. There can be no question of defending, approving or justifying such attacks. However, such violence is very widespread in the modern world. That's why any war on terrorism needs to be wide-ranging. Its every stage should be carefully planned, with its final aim the total eradication of the entire concept. That, in turn, requires individuals in every nation to totally distance themselves from terrorism. Every form of terrorism must be unequivocally condemned-whatever its causes or aims, no matter what its targets, where it arises, or how it is carried out. Similarly, anyone sincerely opposed to terrorism should show the same empathy for the thousands of innocent victims it has slaughtered-not only at the World Trade Center, but in attacks in Japan and Spain, in East Turkestan and Indonesia, in the massacre of more than half a million Hutus in Rwanda, in the murder of defenseless people in Palestine, Israel, and all across the globe.

Once every form of terrorism is fiercely condemned, then no longer will its perpetrators receive support from any country, or be allowed to seek shelter inside its borders. Quite literally, terrorists will have nowhere to hide.

Terrorism is currently costing lives in many countries across the world. In the fight against it, terrorism's ideological foundations must be torn down. To this end, everyone who believes in peace must pull together.

THE IDEOLOGICAL FOUNDATION OF TERRORISM

Before the war against terrorism can come to any definitive conclusion, its underlying philosophy must first be identified, along with the means to be employed. This book, therefore, deals with terrorism's basic starting point, as well as the disasters to which it leads. Its starting point is the assumption that violence is a virtue in itself and a powerful means to solve social or political problems. While killing the innocents, damaging public order, and disrupting peace, any terrorist acts under the influence of ideas that have been imposed on him, coaxing him to believe that he's engaged in a justified struggle. Terrorism can be healed only when such people understand the mistaken illogic of any ideology that inspires terrorism and incites to violence---and when they realize that going along with it can never get them anywhere. Until those ideologies' errors and contradictions are revealed, all measures taken against terrorism can be short-term only. Soon terrorism will emerge again, in different places and under different circumstances, behind a different mask.

We can put an end to terrorism only by destroying its ideological infrastructure. In later chapters, you'll see that modern terrorism's ideological foundations in fact go back to Social Darwinism and the materialist tendencies derived from it. People exposed to this indoctrination believe that life is a field of struggle, and that only the strong survive. The weak are condemned to be eliminated. Man and, in fact, the entire universe, are both products of chance. Therefore, no one is responsible for his actions to anyone else. These and similar ideas inevitably coax people into leading an animalistic form of life, where ruthlessness, aggression and violence are regarded as acceptable or even virtuous.

Anyone who resorts to terrorism, maintaining that violence is the only way to achieve his aims, is actually under the influence of Social Darwinism and materialist thought, no matter what his religion or race, or what group he belongs to. Modern terrorist groups that claim to act in the name of religion are also under Darwinism's influence and materialism, even though they claim to carry out their terroristic acts in the name of religion. This is because for anyone who lives by the morality of religion revealed by God, it's impossible to approve of violence of any kind, much less achieve a "higher" aim by murdering others. Those who resort to such methods are therefore pursuing the exact opposite of the moral values upheld by religion, carrying out their actions under the influence of materialist ideologies.

In Islam Denounces Terrorism, it was made clear that Islam fiercely rejects all forms of terrorism, no matter whom it may be directed against. In the light of verses from the Qur'an, it was explained how religion's morality calls people to peace, tolerance, and convenience. Also stressed was the dishonesty of condemning only those acts of terrorism directed against one's own side: Such an attitude only weakens the fight against terrorism; and anyone living according to Islamic morality needs to fight terror in all its all forms. The foundation of that intellectual struggle is based on revealing the true morality of religion.

Today's politicians, political commentators and academics agree that by itself, military force isn't enough to root out terrorism. This book concentrates on the only way it can be eradicated: by means of peace, tolerance, and love. All the divinely-inspired religions that God sent down by means of His messengers are helpful guides. This book offers examples from the Qur'an as well as from the Bible (even though the latter has been partially distorted) to show how each of the three divine religions forbids the use of unjust violence. It also gives examples to show that the only way to fight terrorism is to heal the root causes through the love, affection, compassion, humility, forgiveness, tolerance and concepts of justice that religion's morality instils in people--whom, following the verse from the Qur'an (10:25): "God calls to the Abode of Peace... " Such fortunates will do their utmost to build a world full of peace and love.

Tragedi Kehidupan Kita Dengan Facebook

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Di tulis ulang tgl: 24-10-2009

Kang Agus H., S.T.

Tulisan ini saya dapat dari

sebuah grup FB and sebuah milis.

Semoga kita bisa merenungi isi

tulisan ini..

Selamat Membaca

Salam Cinta tuk Sahabat Semua

RAHMAT FADHIL BIN TEUNGKU HAJI SYAHBUDDIN AZIZ

============ ========= ====

Tragedi Kehidupan Kita dgn FB : Semoga Membuka Mata Hati Kita

Ketika perpecahan keluarga menjadi tontonan yang ditunggu dalam sebuah episode infotainment setiap hari. Ketika aib seseorang ditunggu-tunggu ribuan mata bahkan jutaan dalam berita-berita media massa.

Ketika seorang celebritis dengan bangga menjadikan kehamilannya di luar pernikahan yang sah sebagai ajang sensasi yang ditunggu-tunggu ...'siapa calon bapak si jabang bayi?'

Ada khabar yang lebih menghebohkan, lagi-lagi seorang celebrities yang belum resmi berpisah dengan suaminya, tanpa rasa malu berlibur, berjalan bersama pria lain, dan dengan mudahnya mengolok-olok suaminya.

Wuiih......mungkin kita bisa berkata ya wajarlah artis, kehidupannya ya seperti itu, penuh sensasi.Kalau perlu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitasnya

diberitakan dan dinikmati oleh publik.

Wuiiih...... ternyata sekarang bukan hanya artis yang bisa seperti itu, sadar atau tidak, ribuan orang sekarang sedang menikmati aktivitasnya apapun diketahui orang, dikomentarin orang bahkan mohon maaf ....'dilecehkan' orang, dan herannya perasaan yang didapat adalah kesenangan.

Fenomena itu bernama facebook,

Setiap saat para facebooker meng update statusnya agar bisa dinikmati dan dikomentarin lainnya. Lupa atau sengaja hal-hal yang semestinya menjadi konsumsi internal keluarga, menjadi kebanggaan di statusnya.

Lihat saja beberapa status

facebook :

Seorang wanita menuliskan

"Hujan-hujan malam-malam sendirian, enaknya ngapain

ya.....?"--- ---kemudian puluhan komen bermunculan dari lelaki dan

perempuan, bahkan seorang lelaki temannya menuliskan "mau ditemanin?

Dijamin puas deh..."

Seorang wanita lainnya menuliskan " Bangun tidur, badan sakit semua, biasa....habis

malam jumat ya begini...:" kemudian komen2 nakal bermunculan. ..

Ada yang menulis " bete nih di rumah terus, mana misua jauh lagi....", ----kemudian komen-komen pelecehan bermunculan

Ada pula yang komen di wall temannya " eeeh ini si anu ya ...., yang dulu dekat

dengan si itu khan? Aduuh dicariin tuh sama si itu...." ----lupa klu si anu

sudah punya suami dan anak-anak yang manis

Yang laki-laki tidak kalah hebat menulis statusnya "habis minum jamu nih...., ada

yang mau menerima tantangan ?'----langsung berpuluh2 komen dating Ada yang

hanya menuliskan, "lagi bokek, kagak punya duit..."

Ada juga yang nulis " mau tidur nih, panas banget...bakal tidur pake

dalaman lagi nih" Dan ribuan status-status yang numpang beken dan pengin

ada komen-komen dari lainnya Dan itu sadar atau tidak sadar dinikmati oleh indera kita, mata

kita, telinga kita, bahkan pikiran kita.

Ada yang lebih kejam dari sekedar status facebook, dan herannya seakan hilang rasa empati dan sensitifitas dari tiap diri terhadap hal-hal yang semestinya di tutup dan tidak perlu di tampilkan. Seorang wanita dengan nada guyon mengomentarin foto yang baru sj di upload di albumnya, foto-foto saat SMA dulu setelah berolah raga memakai kaos dan celana pendek.....padahal sebagian besar yg didalam foto tersebut sudah berjilbab

Ada seorang karyawati mengupload foto temannya yang sekarang sudah berubah dari kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan islami, foto saat dulu jahiliyah bersama teman2 prianya bergandengan dengan ceria....

Ada pula seorang pria meng upload foto seorang wanita mantan kekasihnya dulu yang sedang dalam kondisi sangat seronok padahal kini sang wanita telah berkeluarga dan hidup dengan tenang.

Rasanya hilang apa yang diajarkan seseorang yang sangat dicintai Allah...., yaitu Muhammad SAW, Rasulullah kepada umatnya.

Seseorang yang sangat menjaga kemuliaan dirinya dan keluarganya. Ingatkah ketika Rasulullah bertanya pada Aisyah r.ha

" Wahai Aisyah apa yang dapat saya makan pagi ini?" maka Istri

tercinta, sang humairah, sang pipi merah Aisyah menjawab " Rasul, kekasih

hatiku, sesungguhnya tidak ada yang dapat kita makan pagi ini". Rasul

dengan senyum teduhnya berkata "baiklah Aisyah, aku berpuasa hari

ini". Tidak perlu orang tahu bahwatidak ada makanan di rumah rasulullah.. '

Ingatlah Abdurahman bin Auf r.a mengikuti Rasulullah berhijrah dari mekah ke madinah, ketika saudaranya menawarkannya sebagian hartanya, dan sebagian rumahnya, maka abdurahman bin auf mengatakan, tunjukan saja saya pasar. Kekurangannya tidak membuat beliau kehilangan kemuliaan hidupnya. Bahwasanya kehormatan menjadi salah satu indikator keimanan seseorang, sebagaimana Rasulullah, bersabda, "Malu itu sebahagian dari iman". (Bukhari dan Muslim).

Dan fenomena di atas menjadi Tanda Besar buat kita umat Islam, hegemoni `kesenangan semu' dan dibungkus dengan `persahabatan fatamorgana' ditampilkan dengan mudahnya celoteh dan status dalam facebook yang melindas semua tata krama tentang Malu, tentang menjaga Kehormatan Diri dan keluarga.

Dan Rasulullah SAW menegaskan dengan sindiran keras kepada kita:

"Apabila kamu tidak malu maka perbuatlah apa yang kamu mau." (Bukhari).

Arogansi kesenangan semakin menjadi-jadi dengan tanpa merasa bersalah mengungkit kembali aib-aib masa lalu melalui foto-foto yang tidak bermartabat yang semestinya dibuang saja atau disimpan rapat.

Bagi mereka para wanita yang menemukan jati dirinya, dibukakan cahayanya oleh Allah sehingga saat di masa lalu jauh dari Allah kemudian ter inqilabiyah – tershibghah, tercelup dan terwarnai cahaya ilahiyah, hatinya teriris melihat masa lalunya dibuka dengan penuh senyuman, oleh orang yang mengaku sebagai teman, sebagai sahabat.

Maka jagalah kehormatan diri, jangan tampakkan lagi aib-aib masa lalu, mudah-mudahan Allah menjaga aib-aib kita.

Maka jagalah kehormatan diri kita, simpan rapat keluh kesah kita, simpan rapat aib-aib diri, jangan bebaskan `kesenangan' , `gurauan' membuat Iffah kita luntur tak berbekas.

Waallahu'alam bisshawab.. Hanya Allah Yang Maha Tahu atas segala sesuatu..

************ ********* ********* ********* ********* ********* **

Mohon kiranya untuk men-sharing artikel ini dengan orang yang Anda kasihi demi

kebaikan kita bersama. Jazakallah khairan katsiran

Sumber : FTJAI

TANTANGAN ILMU EKONOMI DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

[Artikel - Ekonomi Rakyat dan Pendidikan Ilmu Ekonomi - Maret 2003]

Mubyarto

TANTANGAN ILMU EKONOMI DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

Pendahuluan

Pada kunjungan 5 hari di Bangladesh, ada seorang rekan menerima SMS dari Indonesia “Masya Allah, mencari apa di Bangladesh, apakah tidak ada negara lain yang dapat dikunjungi sebagai tempat belajar selain Bangladesh yang sudah jelas merupakan International Basketplace?” Istilah International Basketplace ini dikenalkan Robet McNamara, ketika itu Presiden Bank Dunia, untuk menggambarkan contoh kemiskinan yang sangat parah. Memang benar kebanyakan orang merasa hanya dapat belajar dari masyarakat/bangsa yang sudah lebih maju, dan lebih kaya dari kita, dan bagaimana kita dapat belajar untuk menuju ke sana. Namun yang lebih benar proses kemajuan negara-negara industri maju banyak yang tidak serta merta bisa kita tiru, sedangkan dari negara-negara yang masih “dibelakang kita” kita justru dapat lebih banyak belajar untuk menghindari hal-hal dan kebijakan-kebijakan keliru yang dilakukan negara-negara yang masih terbelakang tersebut.

Bangladesh dengan penduduk 132 juta orang adalah negara berpenduduk terbesar nomor 8 di dunia. Negara yang baru 33 tahun merdeka ini (dari Pakistan 1971) dilaporkan berpendapatan perkapita US$380 dengan penduduk miskin sekitar 50% dari jumlah penduduk keseluruhan.

Bangladesh adalah “simbol kemiskinan Asia” sehingga “pakar kemiskinan” seluruh dunia merasa “belum pakar” jika belum datang atau mempelajari masalah kemiskinan negara ini. Dari berbagai masalah tentang kemiskinan di Bangladesh, microcredit atau microfinance adalah salah satu yang paling menonjol. Bangladesh dianggap sebagai negara tempat kelahiran “ilmu kredit mikro” (microcredit science) berbentuk Bank Perdesaan, atau dalam bahasa Bengali Grameen Bank, yang dirintis oleh Profesor Muhammad Yunus.[2] Grameen Bank (GB) kini menjadi simbol keberhasilan atau kunci sukses program penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya ditiru/direplikasi di berbagai negara termasuk Indonesia.

[2] Di Indonesia, BRI, yang dalam bahasa Belanda adalah Volkscredietwezen, sudah berumur 100 tahun lebih karena didirikan di Purwokerto tahun 1897, dan BRI didirikan tahun 1901. Tetapi memang GB yang khusus untuk wanita miskin memiliki ciri-ciri sangat istimewa yang menarik untuk diterapkan di negara-negara miskin lain.

Grameen Bank

Sekitar 10 kelompok perempuan miskin, masing-masing beranggota 5 orang, ketika kita mendekati tempat pertemuan mereka, mengucapkan sumpah/janji berupa “16 keputusan” (sixteen decisions) antara lain melaksanakan KB, mendidik anak, hanya minum air putih yang dimasak atau air sumur yang sehat, dan menahan diri dari membayar atau memakai “mahar” dalam perkawinan anak-anaknya. Semua sumpah/janji ini dapat diringkas dalam 4 asas hidup Grameen Bank, yaitu disiplin, bersatu, berani, dan bekerja keras.[3]

[3] Ulreka Mueller – Glodde, 1997, Poor, but Strong: Women in the People’s Economy of Bangladesh, Grameen Trust, Dhaka.

GB yang mulai beroperasi tahun 1976, 5 tahun setelah kemerdekaan Bangladesh, menjadi bukti keprihatinan seorang Gurubesar ekonomi Prof. M. Yunus, untuk membantu mengatasi kelaparan (famine) yang luar biasa yang menelan jutaan korban meninggal di Bangladesh pada tahun 1974.

I became involved because poverty was all around me. I could not turn my eyes away from it. In 1974 I found it difficult to teach elegant theories of economics in the classroom in the backdrop of a terrible famine in Bangladesh.[4]

It did not take much time for me to resolve that any economics, which does not have an answer for poverty, and hunger in a simple straightforward way, is definitely not for me. I tried to find my own economics. I was shocked, I was thrilled as I went along. My pursuit gradually took an institutional shape, we called it Grameen Bank.[5]

[4] Muhammad Yunus, 2003, Halving Poverty by 2015: We can Actually Make It Happen, Grameen Bank.

[5] Muhammad Yunus, 1993, Alleviation of Poverty is a Matter of Will, not a Means.

Ilmu Ekonomi dan Kelaparan

Meskipun kemiskinan penduduk Bangladesh sesudah “pembebasan dari penjajahan” Pakistan mengerikan, namun kelaparan besar-besaran (famine) yang terjadi tahun 1974 itulah yang secara kejiwaan mengejutkan seorang Muhammad Yunus yang sebagai Doktor ekonomi muda tamatan Unversitas di Amerika (Vanderbilt) sangat kecewa tidak dapat menggunakan ilmu ekonominya untuk ikut memikirkan cara-cara mengatasinya.

Most important step to end poverty is to create employment and income opportunity for the poor. But orthodox economics recognized only wage employment. It has no room for self-employment. But self-employment is the quickest and easiest ways to create employment for the poor. (Yunus, 2003: 8)

They did not have to learn economic theories and end up with a mindset that the only way they can make a living is to find a job in the job market. If you don’t get a job march on the street! In the third world countries even if you march on the street there is no job for you. As a result the poor go out and create their own jobs. Since economics text-books do not recognize them, there is no supportive institution and policies to help them. (Yunus, 2003: 9)

Demikian kiranya jelas dari berbagai pemikiran Muhammad Yunus dalam mengembangkan GB bahwa teori ekonomi (Neoklasik) tentang kemiskinan dan pengangguran tidak cocok, atau lebih tegas keliru dan menyesatkan, jika dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Kemiskinan dan pengangguran bukan merupakan kesalahan dan dosa si miskin. Mereka telah menjadi korban sistem ekonomi kapitalistik-liberal yang menempatkan pemilik modal atau kapitalis selalu sebagai pencipta lapangan kerja dan pemberi pekerjaan, sedangkan orang-orang miskin selalu berkedudukan sebagai “peminta” atau “pengemis” pekerjaan. Ini semua merupakan teori ekonomi yang keliru jika diterapkan di negara-negara berkembang.

Economic theory in its simplification visualises people as providers of labor. They are born to take orders from a small group of very special kind of people known as “entrepreneurs”. These special people are the only people who can think, organise, and act. All other people simply fill in the work slots created by the thinking and driving people. (Yunus 2003: 10)

Kiranya tidak diragukan lagi bahwa jika kita di Indonesia bertekad memberantas kemiskinan dan “pengangguran”, kata “pengangguran” harus diberi tanda kutip karena “pengangguran” kita sangat berbeda dengan konsep pengangguran di buku-buku teks, kita harus tinggalkan semua konsep-konsep Barat dan diganti dengan konsep-konsep kita sendiri.

It will be an uphill task to end poverty in this world unless we create new economic thinking and get rid of the biases in our concept, institutions, policies, and above all, our mindset created by the existing orthodoxy. Unless we change our mindset, we can not change our world (Yunus 2003 : 11)

Perubahan mindset (cara pandang/kerangka berpikir/paradigma) yang kini sangat diperlukan bagi pemecahan masalah-masalah sosial-ekonomi bangsa Indonesia merupakan kebutuhan mutlak dewasa ini, dan ini harus dipimpin oleh para ekonom sosial, yaitu ekonom yang telah mengaku dosa atas pemikiran-pemikiran, perilaku, dan tindakan-tindakan “keblinger” di masa lalu yang semata-mata bersumber pada pemikiran-pemikiran ekonomi Neoklasik Barat. Pemikiran-pemikiran ekonomi baru yang kami sebut dengan nama Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang Pancasilais, yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa, bermoral kemanusiaan yang adil dan beradab, bermoral nasionalisme/kebangsaan, bermoral kerakyatan, dan semuanya diarahkan pada upaya-upaya serius menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Entrepreneur (Pengusaha) Pancasilais

Prof Muhammad Yunus secara eksplisit menunjuk pada kekeliruan menganggap pengusaha (entrepreneur) yang bermodal sebagai “kunci” kemajuan ekonomi suatu bangsa, yang tanpa cacat, dan harus “dipuja-puja”. Itulah yang kebetulan termuat juga dalam buku-buku pelajaran ekonomi di sekolah-sekolah lanjutan kita. Misalnya dengan sangat mencolok disebutkan bahwa pengusaha berperan dalam :

(1.) menambah produksi nasional

(2.) menciptakan kesempatan kerja

(3.) membantu pemerintah mengurangi pengangguran

(4.) membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan

(5.) menambah sumber devisa bagi pemerintah

(6.) menambah sumber pendapatan negara dengan membayar pajak

(7.) membantu pemerintah memakmurkan bangsa[6]

[6] Mubyarto, (2002), Ekonomi Pancasila, BPFE, h.71

Bahwa pengusaha atau entrepreneur selalu hanya “menambah produksi dan pendapatan negara”, serta “membantu” pemerintah, sungguh tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, lebih-lebih menjelang dan ketika terjadi krismon 1997/98. Bahkan sejak waktu itu pengusaha konglomerat menunjukkan keserakahan luar biasa dengan merugikan rakyat banyak, dan pemerintah tidak berdaya bersikap keras menghukum kejahatan-kejahatan mereka. Malahan sebaliknya pemerintah memihak mereka dengan memberikan BLBI Rp 140 trilyun untuk membantu mereka dan selanjutnya berutang kepada “masyarakat” sebesar Rp 650 trilyun untuk “menyelamatkan” mereka dari kehancuran. Alangkah sulit guru-guru ekonomi sekolah lanjutan kita dalam menerangkan “kontradiksi-kontradiksi” yang demikian kepada murid-murid. Apa yang tertulis dalam buku-buku pelajaran ekonomi sekolah lanjutan kita sungguh-sungguh bertentangan dengan kenyataan. Untuk “meluruskan” ajaran ilmu ekonomi yang menyesatkan ini Muhammad Yunus memperkenalkan konsep “social entrepreneur”.

If economics could envisage two types of entrepreneurs, personal driven and social-objective driven, it would not only be more realistic but it would have helped the world solve many of the problems that profit-driven market doesn’t solve today (Yunus 2003 : 12)

Social-objective driven investors will need to separate (social) stock market, separate rating agencies, separate financial institutions, social mutual funds, and social venture capital, etc. Almost everything that we have for profit driven entrepreneur will be needed for sicial-objective driven enterprises, such as audit firms, due diligence and impact assesment methodologis, etc. Only in a different context, and with different methodologies. (Yunus, 2003: 4)

Anybody who is offering his/her time and energy to addres any social or economic problem of a group or communities is a social entrepreneur. (Yunus, 2003 : 16)

Jika kekeliruan kita yang selalu memuja-muja pengusaha atau investor ini kita koreksi dengan memperkenalkan pengusaha sosial (social entrepreneur), maka kita dapat berharap kemiskinan dapat diatasi melalui berbagai kebijakan yang memihak pada si miskin.

We cannot cope with the problems of poverty within the orthodoxy of capitalism preached and practised today.

With the failure of many third world governments in running businesses, health, education, and welfare programmes efficiently, everyone is quick to recommend – “hand it out to the private sector”... Which private sector are we talking about?

Personal private sector has its own agenda. It comes in serious conflict with the pro-poor, pro-women, pro-environment agenda! Economic theory has not provided us wth any alternative to this familiar private sector. I argue that we can create a powerfull alternative – a social conciousness-driven private sector created by social entrepreneurs (Yunus, 2003 : 16)

Social entrepreneur must be supported and encoureged to get involved in the process of globalization to make it friendly to the poor. Special privileges should be offered to them to let them scale up and multiply (Yunus, 2003 : 21)

Ajaran Ilmu Ekonomi yang Menyesatkan

John Bresnan, Senior Research Scholar di Universitas Columbia (AS), yang pernah menjadi kepala perwakilan Ford Foundation di Jakarta dalam bukunya “Managing Indonesia” (Columbia University Press, 1993), menyediakan satu bab khusus tentang peranan dan jasa besar teknokrat ekonomi Indonesia dalam membawa kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia sebelumnya dikenal telah “menyia-nyiakan” setiap peluang membangun ekonomi selama 20 tahun kemerdekaan (1945-1965). Mengapa teknokrat ekonomi disanjung di luar negeri terutama di Amerika? Sebabnya, mereka sebagian besar belajar di sana, pada awalnya di dua universitas “terbaik” di Amerika yaitu University of California-Berkeley dan University of Wisconsin-Madison. Setelah selesai belajar di Amerika mereka membawa pulang mazab ekonomi Amerika, yang mereka percaya penuh seluruhnya dapat diterapkan di Indonesia. Dan memang benar pertumbuhan ekonomi yang mendekati “keajaiban” (miracle) berlangsung selama 3 dekade hampir tanpa henti, yang mampu menaikkan pendapatan per kapita dari di bawah US$ 100 menjadi diatas US$ 1000. Maka pada tahun 1996 Indonesia dinobatkan sebagai “The Emerging Giant of South-East Asia”. Pemerintah Orde Baru sangat bangga dengan jasa-jasa para teknokrat, dan Fakultas-fakultas Ekonomi di seluruh Indonesia menjadi fakultas favorit.

Sayangnya “cerita sukses” ekonomi Indonesia ini tidak pernah diterima secara kritis, dengan mengenali kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Yang paling serius dari kekurangan dan kelemahan itu adalah tidak pernah dipertanyakan apakah hasil-hasil pembangunan ekonomi telah dinikmati secara merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diidam-idamkan dalam Pancasila dasar negara. Fakultas Ekonomi UGM berturut-turut pada tahun 1980 dan 1981 mengadakan seminar nasional tentang Ekonomi Pancasila, yang maksudnya mengingatkan bangsa Indonesia tentang kekeliruan mazab ekonomi yang hanya mengajarkan pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan pembagiannya. Pikiran kritis dari pakar-pakar ekonomi UGM ini, yang sebagian besar juga belajar ilmu ekonomi di AS, mendapat sambutan positif dan hangat dari masyarakat Indonesia, tetapi disambut dingin bahkan dicibirkan oleh pakar-pakar ekonomi FE-UI, yang sebagian besar tokoh-tokohnya memang menjadi “otak” pemikiran ekonomi pemerintah Orde Baru. Pakar-pakar ekonomi UGM, yang waktu itu sangat kompak mendukung penuh konsep Ekonomi Pancasila ini, akhirnya tercerai-berai setelah Pidato Kenegaraan Presiden RI 16 Agustus 1981, yang menuduh para ekonom UGM “mencari-cari”, atau pemikiran-pemikiran ekonominya dianggap “ngawur”.

Kini hampir 25 tahun kemudian, mata seluruh rakyat Indonesia kembali diarahkan ke UGM dengan harapan sisa-sisa idealisme para pakar ekonominya masih dapat diandalkan untuk mengoreksi secara total kekeliruan pemikiran para teknokrat ekonomi Orde Baru yang telah menghasilkan krisis keuangan berkepanjangan sejak 1997. Meskipun secara keseluruhan pemikiran kapitalistik-liberal teknokrat ekonomi telah ditolak oleh para pembaharu (reformis), namun hampir semua pakar ekonomi yang “menguasai” Fakultas-Fakultas Ekonomi Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesia adalah pakar-pakar kapitalis liberal yang sangat mengandalkan pada kekuatan pasar bebas. Begitu bertekuk lutut mereka pada pasar global sampai-sampai mereka selalu menyerah dengan menyatakan “if we cannot beat them, join them!”.

Menelusuri kembali asal-muasal pemikiran ekonomi yang “keblinger” ini, apa yang ditulis John Bresnan dalam buku yang disebutkan di atas, dapat memberikan sekedar keterangan,

Indeed, the economists’ political ideas were poorly developed....

Political issues properly speaking, seemed not to have a place in their thinking at all....

The economists also did not share the Indonesian nationalists’ discomfort with foreign aid or foreign investment....

The young Indonesian economists had, as this suggests, considerable confidence that mainstream Western economic thingking could be applied to Indonesia. Their years at Berkeley and other (largely) American Universities also gave them great confidence in their profesional ability to set the nation on the path to economic growth; this alone tended to set them apart from others, to bind them closely together as a kind of secular brotherhood, earning them the sobriquet “Berkeley Mafia”. (Bresnan, 1993: 82-83)

Pada tahun 2002 bersama seorang rekan “ekonom pertanian” dari Universitas Wisconsin, Daniel W Bromley, kami mencoba meyakinkan rekan-rekan ekonom Indonesia untuk “mengaku dosa”, dan selanjutnya “kembali ke jalan yang benar”, mengibarkan bendera Ekonomi Pancasila seperti yang telah kita kibarkan 25 tahun lalu. Upaya besar ini rupanya tidak akan mudah mencapai hasil karena buku kami tersebut “hampir tidak ada yang membaca”. Bahkan seorang Guru Besar Muda yang baru-baru ini menyampaikan pidato pengukuhan, yang menyerang teori ekonomi Neoklasik, tidak merasa perlu menunjuk perjuangan FE-UGM 25 tahun yang lalu, yang memberikan kritik yang persis sama terhadap (ajaran) teori ekonomi Neoklasik, dan yang ingin mewujudkan Ekonomi Pancasila.

Patutkah kita berputus asa? Tidak, sekali lagi Tidak. Yang kita pertaruhkan adalah 210 juta bangsa Indonesia yang hampir 40 juta diantaranya kini, setelah 58 tahun merdeka, masih hidup dalam serba kemiskinan. Dosa kita para pakar ekonomi akan lebih besar lagi jika kita menyerah. Mereka yang masih percaya pada kebenaran pemikiran dan jasa besar Sukarno-Hatta proklamator Republik Indonesia, perlu terus melanjutkan perjuangan mewujudkan cita-cita Pancasila dalam praktik hidup bangsa sekarang ini.

Jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realiteit, ... janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya ialah perjuangan, perjuangan, sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarkan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila (Soekarno, 1 Juni 1945).

Kita manusia itu sifatnya lupa ... dengan Pancasila itu diingatkan kita bahwa ada Pancasila. Kalau sekali-sekali kita berbuat salah, diingatkan kita, sehingga kita harus kembali ke jalan yang lurus. Itulah gunanya Pancasila itu. Bukan sekedar untuk dihapalkan di bibir saja. Hapalkan, jalankan dengan bukti. (M. Hatta, 1980)

Ilmu ekonomi yang kita ajarkan kepada mahasiswa kita sekarang yang sudah kita ajarkan sejak medio lima puluhan adalah ilmu ekonomi yang keliru dan tak bermoral, yang tidak memihak pada rakyat miskin kita. Adalah panggilan sosial dan panggilan moral kita pakar-pakar ekonomi untuk berubah, dan mengoreksi diri menjadi pejuang-pejuang yang harus mampu bekerja keras mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tujuan akhir ideologi dan dasar NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Penutup

Krisis moneter (krismon) yang setelah hampir 7 tahun belum juga terselesaikan harus memaksa pakar-pakar ekonomi Indonesia berpikir keras “tidakkah ada yang salah dalam pemikiran ekonomi para teknokrat kita, yang pada awal Orde Baru telah menjadi pahlawan-pahlawan pembangunan ekonomi Indonesia?”

Salah satu kekeliruan fatal adalah kelalaian telah mengabaikan ideologi Pancasila, khususnya nasionalisme. Jika mereka menganut ajaran ekonomi Barat secara konsekuen bahwa “the very nature of economics is rooted in nationalism”, kiranya cukup aneh mereka dengan sadar mengabaikannya.

In the mids of all the confusion, there is one solid unchanging lump of ideology that we take so much for granted that it is rarely noticed –that is nationalism.

The hard-headed classicals made no bone about it. They were arguing against the narrow nationalism of Mercantilists in favour of a more far-sighted policy, but they were in favor of Free Trade because it was good for Great Britain, not because it was good for the world (Joan Robinson, 1993: 167).

Ilmu ekonomi yang kita ajarkan kepada mahasiswa kita (bahkan sejak di sekolah-sekolah lanjutan) harus yang nasionalistik, bermoral, dan berasas kerakyatan, dan harus mampu mengarahkan pemikiran ekonomi anak-anak muda kita pada upaya-upaya mewujudkan keadilan sosial. Kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidakadilan sosial yang harus kita berantas sampai ke akar-akarnya.

Adalah dosa besar dan merupakan pengkhianatan pada para pendiri negara jika kita para ekonom sekedar menjadi jurubicara dan penyebar ajaran-ajaran sesat ekonomi kapitalis-neoliberal.

Economics typically are mouthpieces of capitalism and since the capitalists are not yet seriously interested in reforming their economic system and way of life in rational, ecological directions –which would also bring social and economic justice– the economists are not interested in reforming their theory. (O’connor dalam Ravaioli 1995: 128)

Traditional economics has many faults, in particular its lack of interest in the unequal distribution between rich and poor, and its kidding itself it can solve social injustices through the market (Martinez-Alien dalam Ravaioli, 1995: 129)

Economics should be the science of the whole sociey, in all its manifestations and fields of action (Georgesc-Roegen dalam Ravaioli, 1995: 128)

2 Maret 2004

Grameen Bank : Sixteen Decisions

1. The four principles of Grameen Bank-discipline, unity, courage, and hard work –we shall follow and advance in all walks of our lives.

2. We shall bring prosperity to our families.

3. We shall not live in dilapidated house. We shall repair houses and work towards constructing new houses as soon as possible.

4. We shall grow vegetables all the year round. We shall eat plenty of them and sell the surplus.

5. During the planting seasons, we shall plant as many seedlings as possible

6. We shall plan to keep our families small. We shall minimize our expenditures. We shall look after our health.

7. We shall educate our children and ensure that they can earn enough to pay for their education.

8. We shall always keep our children and the environment clean.

9. We shall build and use pit latrines.

10. We shall boil water before drinking or use alum to purify it. We shall use pitcher filter to remove arsenic.

11. We shall not take any dowry in our sons’ weddings; neither shall we give any dowry in our daughter weddings. We shall keep the center free from the curse of dowry. We shall not practice child marriage.

12. We shall not inflict any injustice on anyone; neither shall we allow anyone to do so

13. For higher income we shall collectively undertake bigger investments

14. We shall always be ready to help each other. If anyone is in difficulty, we shall all help.

15. If we come to know of any branch of discipline in any center, we shall all go there and help restore discipline.

16. We shall take part in all social activities collectively.

---

Oleh: Prof. Dr. Mubyarto -- Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM.

[1] Laporan perjalanan dalam rangka menghadiri Asia-Pacific Region Microcredit Summit Meeting of Councils (APRMS), Dhaka, 16-19 Februari 2004.

Daftar Pustaka

Bresnan, John, 1993, Managing Indonesia: The Modern Political Economy, Columbia University Press, New York.

Etzioni, Amitai, 1988, The Moral Dimension: Toward A New Economics, MacMillan Inc., London.

Mubyarto, 1982, Moral Ekonomi Pancasila, Yayasan Idayu, Jakarta.

_________, Daniel W. Bromley, 2002, A Development Alternative for Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

_________, 2003, Globalisasi, Agama, dan Ekonomika Etik, Pidato Milad ke-43 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

_________, 2003, Tanggung Jawab Sosial Teknokrat dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila, Pidato Dies Natalis XVII Universitas Wangsa Manggala, Yogyakarta.

_________, 2003, Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi, Makalah Seminar “Meluruskan Jalan Reformasi”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

_________, 2003, Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun PUSTEP-UGM, Aditya Media, Yogyakarta.

_________, 2004, Pendidikan Ekonomi Kita, Aditya Media, Yogyakarta.

Nelson, Robert H., 2001, Economics as Religion, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania.

Ravaioli, Carla, 1995, Economists and The Environment: What the Top Economists Say About The Environment, Zed Books, London & New Jersey.

Swasono, Sri-Edi, 2003, Ekspose Ekonomika: Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi, PUSTEP-UGM, Yogyakarta.

Yunus, Muhammad, 1993, Alleviation of Poverty is a Matter of Will, not of Means, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.

_________, 2002, Grameen Bank II: Designed to Open New Possibilities, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.

_________, 2003, Halving Poverty by 2015: We Can Actually Make It Happen, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.

_________, 2003, Some Suggestions on Legal Framework for Creating Microcredit Banks, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.

_________, 2003, Expanding Microcredit Outreach to Reach the Millennium Development Goal –Some Issues for Attention, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.

_________, 2004, Grameen Bank at A Glance, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.